PENDAMPINGAN DAN PENGARAHAN KONSEP ASPIRASI PENYELESAIAN GURU HONORER KATEGORI II DI DKI JAKARTA

Rahmatulloh Rahmatulloh, Deni Nasir Ahmad, Muhammad Arifin

Abstract

Tujuan dari kegiatan Pendampingan dan Pengarahan Konsep Aspirasi Penyelesaian Guru Honorer Kategori II di DKI Jakarta, yaitu : a. Membantu tenaga Guru Honorer untuk mendeskripsikan permasalahan yang dihadapi dalam masalah status kepegawaian di DKI Jakarta.b. Mendampingi tenaga honorer dalam menyusun masukan dan tuntutan aspirasi Tenaga Honorer Kategori II dalam rangka untuk diusulkan dan diakomdasi serta mendapatkan pengakuan/jaminan atas hak-haknya selaku pegawai yang sudah lama mengabdi di lembaga pemerintah atau instansi milik pemerintah. c. Memberikan penyuluhan dan memberikan gambaran arti pentingnya pengkajian aspirasi dalam bentuk masukan konsep-konsep sebagai bahan kajian pada instansi pemerintah daerah terkait, berupa masukan dan informasi penting dalam penyelesaian terhadap aspirasi tenaga honorer K2 di DKI Jakarta.d. Menanamkan arti pentingnya menyampaikan aspirasi guru dilakukan secara dialogis yang bermartabat, terhormat dan demokratis sesuai kaidah norma hukum atau konstitusional. Metode digunakan dalam kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan metode tanya jawab dan diskusi partisipatoris antara peserta sebagaimana kegiatan pendampingan pada umumnya. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat adalah sebagai berikut Pemprov DKI harus mendorong pendataan dalam pengangkatan CPNS dengan memberikan kuota pada Honorer K2 untuk dapat diproses, karena mereka amat berjasa dan sudah lama mengabdi di intansi pemerintah dan rancangan penggajian dan pengangkatan guru honorer K2.

Full Text:

PDF

References

Budi Setiyono. 2012. Birokrasi Dalam Perspektif Politik & Administrasi. Bandung: Penerbit NUANSA

Delly Mustafa. 2013. Birokrasi Pemerintahan. Bandung: Penerbit Alfabeta

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1887 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 212 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa lainnya Orang Perorangan (PJLP)

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 235 Tahun 2015 tentang Pemberian Honorarium Guru Non PNS dan Tenaga Kependidikan Pada Sekolah Negeri

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 249 nomor 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 212 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa lainnya Orang Perorangan (PJLP)

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 29 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Pergub No.235 Tahun 2015 tentang Pemberian Honorarium Guru Non PNS dan Tenaga Kependidikan Pada Sekolah Negeri.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 56 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil

Permendikbud RI Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik

Surat Edaran MenPAN-RB No. B.2605/M.PAN-RB/6/2014 tanggal 30 Juni 2014 jo nomor B/3012/M.PAN-RB/08/2014 tanggal 8 Agustus 2014 perihal Penyampaian Kelengkapan data Honorer Kategori 2 yang belum lulus seleksi.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Refbacks

  • There are currently no refbacks.